Mumpung masih hangat 😁, terkait yang diberitakan di sini https://setkab.go.id/inilah-tiga-jurus-sandiaga-uno-kembangkan-sektor-parekraf-indonesia/, yaitu (1) adaptasi, (2) inovasi dan (3) kolaborasi.

***
Sedikit pandangan dari seseorang yang terlibat dalam Kepariwisataan Toba selama 2 tahun belakangan, ada beberapa poin yang saya catat:

Terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang ditarget tuntas tahun ini. Poin ini otomatis sudah membatasi ruang lingkup persoalan yang berarti menghemat waktu dan analisis.

1. DETAIL (JAMOT)
Mau tidak mau, pemerintah pusat harus membuka mata dan berani mengotori tangan. Kita semua tahu bahwa mulai dari pusat hingga daerah, birokrasi penuh dengan masalah internal. Dengan otoritasnya, pemerintah pusat harus berani tegas, memetakan masalah-masalah besar hingga masalah sekecil masalah internal tiap Desa yang mana menjadi ujung tombak keberhasilan program ini.

Bersihkan dulu masalah-masalah lama, tambal dulu kebocoran-kebocoran kapal sebelum berlayar supaya tidak tenggelam di perjalanan, apalagi muatannya "berat". Dengan memperbaiki serta mengawasi oknum-oknum atau pemimpin-pemimpin yang bermasalah.

2. PENDEKATAN OTONOM (BOTTOM UP)
Setelah mengatasi pemimpin-pemimpin yang bermasalah dan menuntaskan lahan berpotensi konflik yang akan dikelola, berdayakan analis dan SDM-SDM lokal yang kompeten untuk merumuskan masterplan pengembangan Pariwisata yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Sebagai contoh, pendekatan Toba mengadopsi prinsip "marsirimpa". Dalam tahap inilah inovasi-inovasi diperlukan.

3. SOSIALISASI JORJORAN (SAPANGANTUSION)
Mutlak perlu sosialisasi yang jorjoran terhadap para pemimpin daerah mulai dari pelaku-pelaku wisata, Kepala Desa, Camat, hingga Bupati untuk menyeragamkan pemahaman. Sebagai pemimpin di daerah, berhasil atau tidaknya program Pariwisata tergantung para pemimpin daerah. Ketika pemimpin-pemimpin daerah mengerti konsep dan tujuan pariwisata, akan lebih mudah mencapai target. 

Sebaliknya, ketika pemimpin-pemimpin daerah punya visi yang berbeda, segencar apapun pemerintah pusat menggerakkan daerah, hasilnya akan jauh panggang dari api. Habis anggaran sekian triliun dan banyak waktu terbuang sia-sia, Desa-desa menjadi korban karena pemerintah pusat mudah saja mengalihkan perhatian dari satu desa ke desa berikutnya seolah desa bukan urusan negara, seolah semua saling lempar tanggung jawab.
Di tahap inilah pembinaan terhadap SDM-SDM dan pengelola obyek wisata.

4. KONTROL KETAT (RAP MANJAGA)
Selain manajemen kemampuan, korupsi adalah tantangan terbesar lainnya yang dihadapi pembangunan. Kalau perlu ada BPK atau KPK di tingkat kabupaten serta aplikasi pelaporan terpadu yang terkoneksi langsung dengan pusat.

5. KOLABORASI (RAP MANGHOBASI)
Pelaku dengan pelaku, Kepala Desa dengan Kepala Desa, Camat dengan Camat, Bupati dengan Bupati. Kolaborasi mulai dari lapisan paling bawah hingga yang paling atas. Kalau hanya pemuda yang bergerak, pemimpinnya sibuk mengurusi masalah internal masing-masing, martopak sada  tangan jadinya (pincang) lalu terbengkalai dan menunggu waktu untuk kembali ke nol lagi, balik lagi ke awal, kosong.

***
Namanya juga pendapat, saling melengkapi satu sama lain, demi kepentingan bersama. Sense of oneness... Yang sulit dipahami dan dipraktikkan oleh banyak pemimpin.